Penjelasan UUPA

 

Penjelasan UUPA

Penjelasan Pasal pasal Penting dalam UUPA penjelasan PASAL–PASAL PENTING dalam UUPA (Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) yang sering menjadi inti persoalan dan hak Aceh, disampaikan ringkas, lurus, dan mudah dipahami rakyat.
10.  PASAL-PASAL KUNCI UUPA (EDUKASI RAKYAT)
1️⃣ Pasal 1 – Kedudukan Aceh
Aceh adalah daerah yang bersifat khusus dan istimewa dalam NKRI.
➡️ Artinya: Aceh bukan daerah biasa, tapi punya kekhususan yang diakui negara.

2️⃣ Pasal 3 – Pemerintahan Aceh
Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh:
Pemerintah Aceh
DPRA sesuai UUPA.
➡️ Artinya: Aceh mengatur rumah tangganya sendiri dalam bingkai NKRI.

3️⃣ Pasal 7 – Kewenangan Aceh
Aceh berwenang mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan kecuali:
Politik luar negeri
Pertahanan
Keamanan
Yustisi
Moneter dan fiskal nasional
Agama
➡️ Selain 6 bidang itu, Aceh punya kewenangan luas.

4️⃣ Pasal 8 – Hubungan dengan Pemerintah Pusat
Kebijakan nasional yang berkaitan dengan Aceh harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Aceh.
➡️ Pusat tidak boleh sepihak dalam urusan Aceh.

5️⃣ Pasal 11 – Gubernur Aceh
Gubernur Aceh adalah:
Kepala Pemerintahan Aceh
Wakil Pemerintah Pusat di Aceh
➡️ Tapi tidak boleh melanggar kekhususan Aceh.

6️⃣ Pasal 18 & 19 – DPRA
DPRA:
Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
Sejajar dan bermitra dengan Gubernur
➡️ DPRA bukan bawahan eksekutif.

7️⃣ Pasal 21 – Partai Politik Lokal
Aceh berhak membentuk partai politik lokal.
➡️ Ini hak khusus Aceh, hasil MoU Helsinki.

8️⃣ Pasal 125–127 – Syariat Islam
Aceh berwenang:
Menjalankan Syariat Islam
Membentuk Qanun Syariat
Memiliki Mahkamah Syar’iyah
➡️ Syariat di Aceh dilindungi oleh undang-undang negara.

9️⃣ Pasal 160–165 – Bendera & Lambang Aceh
Aceh berhak memiliki:
Bendera daerah
Lambang daerah
➡️ Sebagai identitas kultural, bukan simbol pemisahan.

🔟 Pasal 181–183 – Keuangan Aceh
Aceh memperoleh:
Dana Otonomi Khusus
Bagi hasil migas yang lebih besar
➡️ Ini kompensasi konflik dan perdamaian, bukan hadiah.

1️⃣1️⃣ Pasal 269–270 – Hubungan MoU Helsinki
UUPA adalah pelaksanaan resmi MoU Helsinki.
➡️ Jika UUPA dilanggar, maka MoU Helsinki juga dilanggar.

📌 KESIMPULAN TEGAS
UUPA adalah janji negara
Disahkan oleh Presiden dan DPR RI
Pemerintah Pusat WAJIB taat
Tidak boleh pilih-pilih pasal
Tidak boleh ditunda tanpa dasar hukum
Negara yang kuat adalah negara yang menepati janjinya.